SJN -Bekasi - Dalam acara Dialog terbuka yang dilakukan oleh Insan Pers Bekasi Raya dan SMSI, serta PWI maupun Organisasi Media serta Tokoh Masyarakat yang bertempat di Saung Jajaka Tambun Utara pada Tanggal 3 Juli 2025.
Acara tersebut di hadiri beberapa Narasumber yaitu Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin,SH, dan Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon serta Ketua Organisasi Media berserta Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Media beserta Wartawan ikut melakukan pernyataan sikap, bahwa Pers harus dapat menjaga Marwah dalam tantangan Jaman dan Digital, karena Kami Insan Pers dan Pimpinan Media serta Organisasi Media yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi telah menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa Media Sosial lebih penting dibanding Media Massa, sehingga Pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Media.
Dalam dialog Pers tersebut dihadiri Ratusan Wartawan dan Pimpinan Media Online serta Organisasi Profesi Wartawan yaitu PWI, SMSI,
AWIBB, IWO, serta Tokoh Masyarakat dan Ormas se-Bekasi Raya dari Kota dan Kabupaten Bekasi, telah menyatakan sikap bersama - sama berdialog dengan judul “Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital” hal ini menjadi respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa Media Sosial lebih penting dibanding Media Massa/Online dan menyarankan agar Pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Media Online.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengatakan, bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut sangat disayangkan, karena dapat menyesatkan persepsi publik dan melemahkan peran strategis Insan Pers sebagai Media dalam kehidupan berdemokrasi," kata Ade Muksin. (3/7/2025)
“Kalau Media Online dan Insan Pers dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan Rakyat? jangan sampai Demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” ujar Ade Muksin,S.H.
Doni Ardon sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, menjelaskan, bahwa peran serta Pers sangat penting kemitraan antara Pemerintah dan Pers sebagai Media, karena Pers adalah bagian dari transparansi dan pelayanan Publik yang akuntabel," jelas Doni Ardon,(3/7/2025).
Bahwa Kami Insan Pers Bekasi Raya telah menyatakan Sikap :
1* Menolak segala bentuk peremehan terhadap Pers / Media Massa, karena bertentangan dengan semangat Konstitusi dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2* Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas pernyataan bahwa Media Sosial lebih penting dibanding Media Online dan menyarankan agar Pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Media Online, hal ini dapat dinilai merendahkan Martabat Pers / Wartawan sebagai Media.
3* Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara Pers dan Pemerintah, bukan sekedar hubungan transaksional, melainkan kolaboratif untuk pelayanan publik.
4. Mendorong Wartawan dan pemilik Media untuk tetap Mengedepankan Etika dan Profesional, Kritis, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
5* Mengajak Masyarakat dan Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi Media lokal sebagai pilar ke Empat Demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas Media Sosial.
Kami Pers Bekasi Raya telah membentangkan Spanduk dalam acara tersebut tertulis jelas pesan - pesan Perlawanan terhadap Narasi yang merendahkan Martabat Pers seperti,“Pers Bukan Buzzer, Media Bukan Musuh Pemerintah”, karena tanpa verifikasi, asal viral”, dan “Apa jadinya kalau Media dianggap tidak penting, Kami Pers tetap menjaga Marwah yang beretika.
Dengan adanya Dialog Pers, ini adalah menjadi pengingat Pememrintah, bahwa Pers adalah Simbol kebenaran Informasi, bukan alat Propaganda, kami Insan Pers Bekasi Raya telah menyatakan sikap akan terus menjaga Marwah Profesi di tengah Tantangan Zaman dan Era Digital, bahwa Pers tidak akan diam, Kami akan bersatu untuk penjaga Demokrasi.
Red
Social Footer